Uncategorized

Prosedur Pembubaran Koperasi

Sebagaimana yang kita tahu, koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia yang eksistensinya dijamin dan dilindungi oleh keputusan perundang-undangan. Adapun definisi koperasi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian adalah “Badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pembelahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang mencukupi aspirasi dan keperluan dengan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan komitmen Koperasi.”

Pada dasarnya, koperasi memiliki tujuan tingkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam praktik usahanya koperasi tidak cuma mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dapat tetapi lebih menekankan pelayanan terhadap anggota. Inilah yang lantas memunculkan rencana the dual identity of the member, yakni bagian sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa berasal dari koperasi yang perihal (user own oriented firm). Hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang mendasari kegiatan koperasi itu sendiri, yakni nilai kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian.

Pendirian koperasi di Indonesia pertama kali diinisiasi terhadap th. 1895, yang hingga dengan sekarang udah lewat bermacam tantangan, antara lain dinamika perkembangan perekonomian, transisi orde pemerintahan, dan dinamika keputusan perundang-undangan. Tantangan tersebutlah yang lantas berdampak terhadap keberlangsungan operasional koperasi. Tidak sedikit jumlah koperasi yang mati suri disebabkan kurangnya permodalan dan kurangnya sumber kekuatan manusia yang handal yang biasa disebut koperasi disfungsi, dan lantas berujung terhadap jasa pengurusan pembubaran perusahaan pt cv pma yayasan koperasi murah jakarta bogor depok tangerang bekasi .

Adapun Bab XIII Pasal 102 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian memperlihatkan bahwa pembubaran koperasi bisa dikerjakan berdasarkan:

Keputusan Rapat Anggota;
Jangka waktu berdirinya udah berakhir; dan/atau
Keputusan Menteri.
Kemudian, prosedur pembubaran koperasi diatur secara lebih detil menurut Pasal 103 Undang-Undang a quo, yang memperlihatkan bahwa:

Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh Pengawas atau Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) jumlah Anggota.

Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota.
Keputusan pembubaran sebagaimana dimaksud terhadap ayat (2) sah andaikan diambil alih berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 43.
Pengurus melakukan tindakan sebagai kuasa Rapat Anggota pembubaran Koperasi andaikan Rapat Anggota tidak menunjuk pihak yang lain.
Koperasi dinyatakan bubar terhadap waktu ditetapkan di dalam ketentuan Rapat Anggota.
Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertera oleh kuasa Rapat Anggota kepada Menteri dan semua Kreditor.
Pembubaran Koperasi dicatat di dalam Daftar Umum Koperasi.
Koperasi Bubar Karena Keputusan Rapat Anggota

Alasan pembubaran koperasi mesti ditetapkan lewat rapat bagian gara-gara rapat bagian berkedudukan sebagai perangkat organisasi yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam kepengurusan koperasi. Adapun merujuk terhadap Pasal 103 ayat (3) Undang-Undang Perkoperasian, maka pembubaran koperasi cuma sah andaikan mencukupi ketentuan tersebut ini:

Rapat Anggota Luar Biasa yang diadakan untuk menentukan penggabungan, peleburan, atau pembubaran Koperasi diakui sah andaikan udah capai kuorum yakni dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) jumlah Anggota.
Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa diakui sah andaikan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah suara yang sah.

Apabila kuorum tidak tercapai, Pengurus bisa menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa kedua terhadap waktu paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung berasal dari tanggal rencana penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa pertama yang gagal diselenggarakan.

Ketentuan perihal kuorum dan pengesahan ketentuan di dalam Rapat Anggota Luar Biasa kedua serupa dengan ketentuan di dalam Rapat Anggota Luar Biasa pertama.
Dalam perihal kuorum Rapat Anggota Luar Biasa kedua tidak tercapai, atas keinginan Pengurus kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan
Koperasi Bubar Karena Jangka Waktunya Berakhir

Sebenarnya, di dalam rangka koperasi bubar gara-gara jangka waktu berdirinya sebagaimana ditentukan di dalam Anggaran Dasar udah berakhir, Menteri bisa memperpanjang jangka waktu berdirinya koperasi atas keinginan Pengurus sehabis diputuskan terhadap Rapat Anggota Namun, andaikan pengurus tidak mengajukan keinginan perpanjangan, maka secara mutatis mutandis koperasi dibubarkan.

 

Koperasi Bubar Karena Keputusan Menteri

Menteri bisa membubarkan koperasi andaikan koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang udah mempunyai kekuatan hukum selamanya dan/atau koperasi tidak bisa menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama 2 (dua) th. berturut-turut.

Terakhir, pembubaran koperasi mesti hukumnya dikerjakan oleh Tim Penyelesai, yang ketentuan penunjukkannya adalah sebagai berikut:

Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran berdasarkan Rapat Anggota dan berakhir jangka waktu berdirinya ditunjuk oleh kuasa Rapat Anggota.
Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran berdasarkan ketentuan Pemerintah ditunjuk oleh Menteri.

Selama di dalam sistem Penyelesaian terhadap pembubaran, Koperasi tersebut selamanya ada dengan status ”Koperasi di dalam Penyelesaian”. Selama di dalam sistem Penyelesaian terhadap pembubaran, Koperasi tidak diperbolehkan jalankan kelakuan hukum, kecuali untuk memperlancar sistem Penyelesaian.

Similar Posts